Minyak Dan Gas masih menjadi sumber pendapatan utama di beberapa kawasan di Indonesia. Sayangnya, tak seluruh daerah kapabel mengelola penghasilan dari sektor migas hal yang demikian secara optimal.

Ketika kekayaan migas di areanya menipis, sejumlah daerah tidak lagi memiliki andalan sumber pendapatan yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Padahal, minyak dan gas yakni sumber energi alam yang tidak bisa diperbarui. Cek pula informasi tentang https://www.prianttaruh.com/.

Tapi demikian, ada pula pemda yang pintar mengamati kesempatan pengelolaan migas secara tepat sasaran. Salah satunya adalah Kab. Bojonegoro, Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, per 2016, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro yakni yang tertinggi di Jawa Timur. Sementara, pertumbuhan ekonomi Kab. Bojonegoro tanpa sektor migas menempati peringkat dua setelah Kota Surabaya.

BPS mencatat, angka pertumbuhan ekonomi di tempat itu pada 2016 mencapai 21,95 persen, atau meningkat diperbandingkan 2015 merupakan 19,87 persen serta 2014 yang hanya sebesar 17,51%.

Pertumbuhan ekonomi hal yang demikian dapat dicapai sebab 20% kebutuhan energi (migas) nasional berasal dari Kab. Bojonegoro. Di samping itu, 15 persen pasokan kebutuhan pangan nasional pun asalnya dari Bojonegoro.

Ditambah lagi, ketika ini iklim usaha di Kab. itu cukup kondusif. Pada 2016, terjadi pertumbuhan usaha sebesar 5,8 persen pada 2016 diperbandingkan 2006. Padahal, daerah itu pernah menyandang Kab. termiskin di Jawa Timur pada 2000 dan naik ke rangking 3 termiskin se-Jawa Timur pada 2006 lalu.

Tidak dapat dilalaikan, Bojonegoro sukses keluar dari 10 besar Kabupaten termiskin di Jawa Timur pada 2016 karena beragam strategi dan kebijakan pemerintah daerah yang pas. Bojonegoro memang memiliki keistimewaan merupakan mempunyai cadangan energi yang berpengaruh pada pendapatan daerah.

Demi mensupport kelancaran produksi minyak dan gas, pemda pun menerapkan undang-undang daerah (Perda) Konten Lokal. Adapun perda tersebut merupakan instrumen untuk menekan gejolak sosial masyarakat. Kelihaian pemerintah daerah setempat mengelola dana bagi hasil migas memang ternyata dengan capaian pertumbuhan ekonomi tersebut.